Ketika pemerintahan Presiden Suharto, kurs rupiah begitu kuat terhadap mata uang asing, terutama dollar amerika. kurs rupiah berada pada kisaran 2000 - 2500 per dollar. ontran-ontran reformasi yang memaksa presiden Suharto turun dari jabatan membuat rupiah juga ikut terjun bebas, bahkan terendah kalau tidak salah pernah menyentuh kisaran 17000 per dollarnya, kisaran tersebut membuat negara ini menjadi negara kaya yang sangat papa, menjadi negara yang memiliki hutang yang sangat luar biasa.
Gaji pegawai negeri ketika pemerintahan Suharto juga tidak besar, kenaikan gaji pegawai yang sepektakuler dimulai era Gus Dur (alm, semoga Alloh memberikan karunia dan mengampuni segala dosa dan kesalahannya), menaikan gaji sangat fantastis. tradisi menaikan gaji ini terus berlanjut hingga pemerintahan SBY. Saya sebagai warga negara ikut berbahagia ketika jutaan penduduk negeri ini hidup dalam kecukupan, sejahtera. Kini gaji pegawai negeri bila di bandingkan dengan era pemerintahan Suharto sangat jauh melesat, sebagai gambaran, gaji pegawai ketika pemerintahan orde baru dengan pekerja sektor non formal misalnya tukang bangunan tidak jauh berbeda, atau dalam beberapa kasus justru berada di bawah para pekerja sektor non formal ini. Gaji guru misalnya antara gaji guru swasta dengan gaji guru negeri tidak jauh berbeda, bahkan beberapa sekolah justru gaji guru negeri berada di bawah gaji guru swasta.
Setelah gaji pegawai negeri menjadi "gemuk" sperti saat ini, tentu saja masyarakat berharap naiknya tingkat kinerja para pegawai ini utamanya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hanya saja kesadaran untuk meningkatkan kinerja ternyata belum dimiliki oleh semua pegawai, mereka bahkan terjebak dalam pikiran bahwa kenaikan gaji adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Tugas pemerintah memang untuk mengingatkan mereka para pegawai yang tidak memiliki rasa tanggung jawab yang memadai, karena saat ini pandangan masyarakat terhadap pegawai negeri jauh berbeda dengan masa orde baru, pegawai negeri yang sekarang adalah pekerja yang memiliki gaji yang "sangat besar" hidup dengan sangat layak sehingga profesi pegawai negeri adalah profesi yang sangat menjanjikan.
Saya tidak tahu itung-itungan memang, tapi ada sementara orang yang mengatakan bahwa "keuangan negara terkuras" untuk belanja pegawai negeri dan gaji TNI POLRI, apalagi adanya wacana Remunerasi untuk seluruh pegawai, tidak hanya di Depkeu saja tapi juga akan di berikan untuk departemen lainnya. Kita semua bisa membayangkan seberapa berat beban keuangan pemerintah jika seluruh pegawai negeri, TNI dan POLRI menerima tunjangan remunerasi, untuk saat ini saja masyarakat luas (tentu saja karena negeri ini banyak rakyat miskin) sudah terbelalak melihat para pegawai dengan gajinya, bagaimana bila nanti wacana remunerasi terwujud?....... akan terjadi kesenjangan sosial yang semakin menganga, antara pegawai negeri dan masyarakat secara umum. Terlebih lagi pada umumnya para pegawai negeri ini hidup berdampingan dengan masyarakat luas dalam komunitas yang sama.
Kenaikan gaji pegawai negeri terkadang memicu inflasi, karena biasanya "kabar" gaji pegawai ini langsung memicu harga kebutuhan pokok, dan secara langsung juga menurunkan daya beli masyarakat yang bekerja di sektor-sektor non formal, petani, pekerja pabrik dan para pekerja industri rumah tangga. Para pekerja ini sangat terpukul, subsidi yang diberikan pemerintahpun kadang tidak tepat sasaran, misalnya tentang subsidi BBM.
Saya hidup di pedesaan yang mayoritas penduduknya petani, sedikit pekerja pabrik, dari satu kampung hanya sedikit usia sekolah yang melanjutkan ke pendidikan lanjut. Maka saya sudah bisa berpendapat bahwa gaji pegawai yang saat ini "sudah lebih" dari cukup untuk hidup dengan layak, tidak perlu remunerasi, kebayakan masyarakat berpenghasilan antara Rp 15.000 hingga Rp. 30.000 sehari, jika pemerintah mewujudkan remunerasi untuk seluruh pegawai negeri, maka akan benarlah pendapat bahwa uang negara hanya dihabiskan untuk membayar para pegawai saja.
Disamping itu, pemerintah jangan menciptakan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat terlalu lebar, karena akan menimbulkan dampak sosial yang juga tidak ringan.
Gaji pegawai tinggi OK, tapi pikirkan dampak yang akan membebani masyarakat luas, karena para pegawai harus "NGOPENI" masyarakat bukan malah di OPENI. Rakyat yang membayar pegawai, tapi mengapa yang membayar kondisinya jauh lebih memprihatikan dari yang dibayar? ironi memang, tapi ini kenyataan yang ada di masyarakat
Selamat berkarya para pegawi negeri,.... teruslah berjuang untuk negeri ini, teruslah berjuang melayani rakyat karena gaji anda dari "MEREKA".
